Komisi V DPR RI minta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) untuk lebih fokus dalam membuat program di kementeriannya. Komisi V melihat dari penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) masih banyak program yang diajukan dan belum fokus.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I KPDT, Senin (18/10) di gedung DPR.

            Mulyadi menambahkan, selain program harus fokus, program yang disusun juga harus berbasis kebutuhan riil di lapangan dan betul-betul bisa terukur keberhasilannya pada tahun berikutnya. Kalau program yang kecil-kecil dibuat semua, dikhawatirkan nantinya tidak tahu sejauhmana output dari program yang telah dilakukan.

            Pada rapat-rapat sebelumnya, beberapa anggota Komisi V DPR sering mempersoalkan kriteria sebuah kabupaten yang dapat dikatakan sebagai daerah tertinggal. Karena, Komisi V menjumpai ada daerah yang dikatakan tidak tertinggal, dalam kenyataan di lapangan daerah tersebut sebetulnya masuk kategori sebagai daerah tertinggal, begitu juga sebaliknya.

            Dalam membuat program, kata Mulyadi, Kementerian PDT seharusnya perlu melakukan penelitian lapangan agar hasilnya akurat. Karena daearh-daerah mana saja yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal hanya bisa dijawab dengan melakukan penelitian lapangan sesuai dengan metodologi yang dibuat kementerian ini, dimana ada 6 indikator dengan 27 parameter.

Untuk melakukan penelitian tersebut memang memerlukan Sumber Daya manusia (SDM) yang banyak dan surveyor yang banyak. Oleh karena itu, akurasi data ini harus mulai  dilakukan di anggaran 2011.

            Karena, katanya, kegiatan-kegiatan yang lain menjadi tidak berarti dan tidak akan bermakna banyak apabila persoalan tersebut belum clear dan belum jelas persoalannya.

            “Kami menginginkan setelah mendapat data akurat terhadap kabupaten tertinggal dapat lebih fokus. Buat apa terlalu banyak kegiatan dilakukan tetapi tidak ada yang fokus,, kita tidak bisa mengukurnya secara baik,” kata Mulyadi.

“Kami menginginkan betul-betul konsentrasi hanya beberapa kegiatan, sehingga tidak membuat bias, terlalu banyak yang diurus, sehingga akan mudah mengukur hasil dari kegiatan tersebut,” tambahnya.

            Hal itu sebetulnya kata kunci yang sudah disampaikan sebelumnya, namun Komisi V menyayangkan belum ada refleksi dari rencana program dan kegiatan yang disampaikan pada penyesuaian RKAKL sesuai hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPR.   

            Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR juga meminta nama-nama 50 kabupaten yang menjadi  target pengentasan sampai dengan tahun 2014. Menurut Mulyadi, Komisi V telah berulang kali meminta  nama-nama ke 50 kabupaten tersebut, namun sampai saat ini Kementerian PDT belum menyampaikan.

            “Kita ingin tahu apakah 50 kabupaten yang menjadi target KPDT itu sebagian besar untuk daerah perbatasan, setelah itu baru kita dengan enak masuk ke program-program apa yang harus kita intervensi,” tambahnya.

            Mulyadi mengingatkan, dalam membuat program hal penting yang menjadi pertimbangan adalah kondisi suatu kabupaten. Misalnya, jika salah satu kabupaten yang rawan parameternya jalan dan jembatan, berarti infrastrukturlah yang harus masuk di sana.

            Jadi di sini,  kata Mulyadi, kalau kita akan membuat program jelas latar belakangnya, bukan muncul program yang tidak tahu ujung pangkalnya dari mana. Untuk itu, dia minta Kementerian PDT mengerahkan seluruh potensi yang ada di kementeriannya guna memperbaiki rencana program yang telah disampaikan.

            Sementara itu, HM. Malkan Amin, anggota dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pentingnya Kementerian PDT membuat data base. Karena menurut Malkan, fungsi dan tugas Kementerian PDT itu bukan fisik tapi data base, semua data yang diperlukan oleh kementerian dan lembaga  tentang sebuah daerah yang dikatakan tertinggal kementerian inilah yang seharusnya dapat memberikan.  

            Pimpinan saat itu menskors rapat untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya, untuk memberikan waktu kepada jajaran Kementerian PDT memperbaiki program-program yang akan dikerjakan di tahun anggaran 2011.

            Dalam paparannya, Sekretaris Kementerian PDT Lucky Harry Korah menyampaikan pagu sementara KPDT tahun 2011 sebesar kurang lebih RP 1,1 triliun. Anggaran tersebut untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPDT sebesar 10,7 persen dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal 89,3 persen.

            Khusus untuk Kesekretariatan Kementerian PDT dia mengusulkan tambahan dana sebesar Rp 200 miliar untuk verifikasi kabupaten tertinggal dan daerah otonomi baru dari pemekaran kabupaten tidak tertinggal.

            Selain itu, kementeriannya juga minta dukungan Komisi V DPR untuk memenuhi backlog anggaran 2011 sebesar Rp 933,583 miliar yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. (tt)